Minggu, 11 November 2007

STUDI KASUS



[Bahan Karya Tulis: Satya Nugraha, Mahasiswa IPDN Jatinangor Sumedang]

Belajar dari suatu peristiwa atau kejadian lebih efektif karena sesuai keperluan waktu atau zamannya. Diantara peristiwa yang perlu disimak di Kabupaten Bulungan adalah sebuah peristiwa yang ditulis pada halaman situs resmi pemerintah Kabupaten Bulungan yang berjudul: “WARGA MINTA DITOLERIR PEMANFAATAN KAYU”.
Ratusan warga Desa SP III, IV, Baratan, Pungit dan Bulu Perindu memadati gedung DPRD Bulungan[1]. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juli lalu di ruang Sidang Datu Adil. Mereka menyampaikan aspirasi terkait kasus pelarangan dan penangkapan kayu oleh warga. Keterangan Zul Hidayat, selaku Ketua Komisi I DPRD menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena adanya penangkapan kayu oleh aparat keamanan yang dinilai Illegal Logging. Sementara itu isu yang berkembang di waktu lalu, pengusaha kaupun mendapat izin untuk berlayar hingga dengan mudahnya menjual kayu ke wilayah negara tetangga. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Sekda Bulungan (waktu itu, 2001, Fadlansyah). Dijelaskan bahwa sebenarnya bukan dalam benuk izin pelayaran tetapi Perda sesuai kewenangan Bupati [2]. Dalam kasus izin pemanfaatan kayu yang dimiliki pengusaha pernah terjadi peristiwa kerubung. Yaitu sebuah peristiwa dimana guru dan 50 orang anak murid terpaksa diliburkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena tiap hari mendapat terror warga setempat yang mengklaim tenah sekolah adalah tanah milik mereka dan tak pernah mendapat ganti rugi, jelas Anggut Pangut selaku Kepala Sekolah SD 03 Kerubung.
Berdasarkan catatan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kabupaten Bulungan terdapat 12 pemilik hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas areal 1,3 juta hektar [3]. Selanjutnya diketahui pula bahwa banyak pemegang HPH bekerja tebang lari (cut and run) dan hanya berientasi pada profit. Terbukti realisasi penanaman kembali arel yang ditentukan tidak ada yang memenuhi target. Dari 10.433,20 hektar yang di targetkan untuk ditanami, realisasinya hanya 47 %. Padahal menurut Forestry Agreement, kewajiban pemegang HPH adalah:
1. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
2. Penanaman Kiri-kanan Jalan HPH.
3. Penanaman Areal Tanah Kosong.
4. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)
Yang diharapkan saat ini adalah bagaimana agar pemerintah tidak lagi dituding “membiarkan” deforestasi dan masyarakat/penduduk sekitar hutan dapat menjaga kelestarian hutan. Untuk kepentingan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan serta Pemanfaatan Hutan [4].
“PELAJARILAH JAGAT RAYA INI, JANGAN KECEWA KARENA DUNIA TIDAK MENGENAL ANDA, TETAPI KECEWALAH KARENA ANDA TIDAK MENGENAL DUNIA” (Kong Fu Tse).
Foot note

[1]http://www.bulungan.go.id/v01/news/latest/warga-minta-ditolerir-pemanfaatan-kayu.bhml.
[2]http://kompas.com/kompas-cetak/0108/04/daerah/hata21.htm.
[3]http://bankdata.depkes.go.id/kompas/kabupaten%20Bulungan.pdf.
[4]http://www.bulungan.go.id/v01/pelayanan-publik/perizinan/pemanfaatan-hutan-lindung.html.

Tidak ada komentar:

PASPOR SULTAN BULUNGAN 1938

Ini adalah Paspor milik Sultan Maulana Muhammad Djalaloeddin yang lahir di Tanjung Palas tanggal 13 Juli 1884. Tanggal kelahiran tersebut...